Bahas Isu Kenaikan Permukaan Laut Indonesia Utamakan Kepastian dan Keseimbangan Hukum

    Bahas Isu Kenaikan Permukaan Laut Indonesia Utamakan Kepastian dan Keseimbangan Hukum
    Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO)

    Bali, 17 Oktober 2023 – Sebagai salah satu organisasi global, Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi internasional lainnya, termasuk dengan Komisi Hukum Internasional (International Law Commission, ILC). AALCO menjadi partner untuk meneliti subyek yang dibahas oleh ILC dan memberikan rekomendasi berdasarkan sudut pandang negara anggota AALCO. Hal ini memungkinkan AALCO memainkan peran penting dalam kodifikasi dan kemajuan progresif hukum internasional, sekaligus memperkuat hubungan antara kedua organisasi. Salah satu isu yang dibahas oleh ILC dan menjadi perhatian negara-negara anggota AALCO, termasuk Indonesia, adalah tentang kenaikan permukaan laut.

    “Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan laut menjadi bagian penting dalam menunjang berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain, besarnya luas lautan Indonesia juga dapat menimbulkan risiko akibat perubahan iklim, khususnya kenaikan permukaan laut. Hal ini menjadi perhatian penting bagi anggota AALCO
    terutama negara dengan pulau-pulau kecil seperti Indonesia atau negara pesisir lainnya, ” ujar Pengganti Ketua Delegasi Indonesia, Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Indra Rosandry.

    Naiknya permukaan laut bisa memengaruhi batas luar sebuah negara yang diukur dari garis pangkal suatu negara. Sebagai negara dengan lebih dari 17.000 pulau kecil, Indonesia sepenuhnya memahami bagaimana kenaikan permukaan laut merupakan ancaman nyata. Indonesia mendorong negara anggota AALCO untuk secara cermat mengidentifikasi hubungan antara hukum laut dan masalah kenaikan permukaan laut. Indonesia memberi perhatian khusus terkait kepastian dan keseimbangan hukum dalam menyikapi naiknya permukaan air laut akibat pemanasan global.

    Laporan yang dirilis tahun 2021 oleh Panel antar pemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPPC) menyebutkan permukaan air laut diperkirakan naik sekitar 41 – 101 cm pada tahun 2100. Hal ini tentu akan memengaruhi penduduk di pesisir pantai yang jumlahnya tidak sedikit.

    “Untuk menjaga stabilitas keamanan, kita perlu mencari cara terbaik untuk melakukan advokasi dalam menjaga perjanjian penerapan batas negara dengan negara tetangga. Oleh karenanya, stabilitas terhadap perjanjian batas wilayah harus tetap dijaga, ” ujar Indra.

    Pada sidang AALCO, Indonesia menyatakan ketika mempertimbangkan topik kenaikan permukaan laut dalam kaitannya dengan hukum internasional, delegasi Indonesia berharap bahwa prinsip-prinsip kepastian, keamanan, prediktabilitas dan pelestarian keseimbangan hak dan kewajiban harus menjadi poin yang harus dipertahankan.

    Informasi lebih lanjut mengenai AALCO dan informasi seputar pelaksanaan 61st Annual Session of AALCO
    dapat dilihat di https://www.aalco.int/.

    kanwilkemenkumhambabel harunsulianto kakanwilkemenkumhambabel lapastanjungpandan belitung lapas pemasyarakatan kamipasti kemenkumhambabel
    Yovie Agustian Putra

    Yovie Agustian Putra

    Artikel Sebelumnya

    Kakanwil Kemenkumham Babel Ikuti Side Event...

    Artikel Berikutnya

    WORKSHOP PENGEMBANGAN UMKM, PETUGAS LAPAS...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Nagari TV, TVnya Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    Panglima TNI Dampingi Menkopolkam Monitoring Pilkada Serentak Tahun 2024
    Kunker Pangkogabwilhan I Ke Tanjung Balai Karimun, Tinjau Pilkada Serentak di Wilayah Perbatasan
    Bakamla RI Sambut Kapal PCG BRP Gabriela di Dermaga Bitung

    Ikuti Kami